JAMBI LIFE

Foto Ilustrasi (sumber: internet) KEPALA Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, menyebut polisi masih terus mengembangkan kasus dugaan permufakatan makar yang dilakukan oleh sekelompok orang. Penyidik telah menemukan bukti baru dalam kasus ini. "Kami temukan bukti transfer," kata Martinus di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/12/2016). Martinus menuturkan, bukti transfer tersebut masih dalam penelusuran untuk mengetahui jumlah, penerima, dan sumber dana. Bukti transfer itu, kata dia, akan memudahkan penyidik untuk mendapatkan konstruksi hukum adanya dugaan upaya permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah. "Bukti lain akan diupayakan oleh penyidik," ucap Martinus. Selain bukti transfer, Martinus menyebutkan adanya bukti dokumen yang menjadi catatan bagi penyidik. Selain itu, juga terdapat video yang diunggah dan pemberitaan yang berisi ajakan makar. "Kemudian, adanya indikasi yang mendukung te...

Petani karet di Jambi sedang menyadap karet. (FOTO: TRIBUN JAMBI/HANIF BURHANI) MIRIS rasanya saat mendengar curahan hati petani karet di Jambi yang telah menebangi pohon karetnya untuk diganti tanaman lain semisal ubi dan kelapa sawit. Alasan keterpurukan hargalah yang membuat petani terpaksa mengambil keputusan demikian. Harga karet tak lagi bersahabat. Padahal karet merupakan komoditi yang telah menjadi unggulan Jambi sejak zaman dulu, bahkan saat negara ini belum merdeka. Keberadaan komoditi karet ini pula yang membuat warga Jambi di masa sebelum dan awal kemerdekaan sangat banyak yang mampu menunaikan ibadah haji. Namun masa keemasan itu tak lagi dirasakan, setidaknya tiga tahun belakangan ini. Jangankan untuk bisa sejahtera, untuk bertahan hidup dengan mengandalkan komoditi karet yang harganya sedang hancur lebur saat inipun sudah susah. Petani akhirnya beraksi, menebangi pohon karetnya. Persoalan harga karet yang rendah ini tak pelak jadi komoditi politik pada saat pe...

KAPOLRI JEND TITO KARNAVIAN (FOTO: KOMPAS.COM/GARRYA AL) KAPOLRI Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku mendapatkan informasi bahwa dalam aksi pada 25 November 2016, massa berencana menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta. Bahkan, ia mengetahui adanya sejumlah pertemuan yang membahas soal rencana tersebut. "Info yang kami terima, 25 November ada aksi unjuk rasa. Namun, ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR, berusaha 'menguasai' DPR," kata Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11/2016). "Rapat-rapat kita tahu sudah beberapa kali dilakukan untuk menguasai DPR dan menggerakkan massa," tambah Tito. Oleh karena itu, Polri bersama TNI akan memberi penjagaan ekstra dalam aksi tersebut. Petugas yang diturunkan akan lebih banyak dari aksi sebelumnya. Termasuk mengatur strategi jika berujung pada makar. "Kami lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat gedung DPR/MPR," kata Tito. Tito mengatakan, aksi un...

sesaat setelah voting. (antarafoto) PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan kado yang cukup pahit di akhir masa jabatannya. Dia sempat memberikan harapan kepada masyarakat dengan menyebut mendukung pemilihan kepala derah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Namun pada akhirnya, dia memberi arahan kepada kader partainya di DPR RI, agar walk out. Aksi ini membuat kubu yang pro Pilkada langsung akhirnya keok dari gerombolan yang menginginkan Pilkada berada di tangan DPRD. Tragis. Padahal SBY sudah sampai mengumbar pernyataannya di youtube. Inilah babak kemunduran demokrasi di Indonesia. Sekelompok orang yang mengaku wakil rakyat, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, begitu ngototnya memperjuangkan pemilihan kepala derah di tangan anggota DPRD. Salah satu kado era reformasi berupa bergulirnya Pilkada langsung akhirnya hangus pada voting yang berlangsung hingga dini hari itu, Jumat (26/9). Selamat tinggal rakyat, selamat datang elit! Opini yang disampaikan oleh Koali...

Ilustrasi. (foto:tribunnnews) GADAI surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai anggota dewan ke bank menjadi sorotan publik saat ini. Dewan dengan mudah mendapatkan uang pinjaman dengan modal secarik kertas. Tren gadai SK ini terjadi di hampir seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Berdasarkan data dari sekretariat DPRD Provinsi Jambi, dari 55 orang anggota DPRD Provinsi Jambi yang dilantik tiga pekan lalu, sudah 29 diantaranya mengajukan pinjaman ke Bank Jambi. Bukan tidak mungkin dari 26 yang tersisa akan ada lagi yang menyusul. Praktik gadai SK sebenarnya wajar-wajar saja dilakukan, dan itu merupakan hak privat dari anggota dewan yang terpilih. Toh cicilan atas pinjaman tersebut akan dipotong dari gajinya sebagai anggota dewan. Itu hak personal mereka. Apapun alasan mereka mengagunkan SK tersebut juga sah-sah saja, baik itu untuk memperbaiki rumah, membangun bisnis, membayar hutan yang tercipta saat masih sosialisasi maupun kampanye, maupun untuk lainnya. Mereka be...

SISTEM penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi topik hangat usai hasil pemilihan presiden disahkan. Satu kelompok di DPR menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat seperti zaman orde baru, dan satu kelompok lagi menginginkan tetap dipilih rakyat, seperti yang dilakukan satu dekade terakhir. Dasar dari kelompok yang ingin kembali ke zaman orde baru itu adalah melihat fakta banyaknya kepala daerah hasil pilkada langsung (dipilih rakyat) yang terbelit kasus hukum. Selain itu maraknya politik uang menjelang pemilihan, dan pemborosan uang negara karena banyaknya penyelenggaraan pilkada. Apa yang diungkapkan kelompok ini memang fakta yang tidak terbantahkan. Memang benar kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat banyak yang masuk penjara. Namun pantaskah bila yang jadi pembandingnya adalah pada masa KPK belum baru terbentuk atau saat KPK tidak ada seperti di zaman orde baru? Rasanya tidak adil membandingkan dua masa yang bertolak belakang itu. Ada upa...

SESAAT lagi pertarungan untuk menduduki kursi terempuk di Kabupaten Batanghari akan dimulai. Banyak nama yang telah didengungkan, mulai dari incumbent, Sinwan; mantan bupati, Syahirsah, dan nama-nama lain yang berasal dari kalangan pengusaha, politisi, hingga birokrat. Lantas, siapa yang paling berpeluang? Sinwan sudah menyatakan akan maju, dan Syahirsah sudah menunjukkan gelagat akan turut bertarung untuk merebut kembali kursinya, yang sejak awal tahun 2011 diduduki Abdul Fattah dan Sinwan. Bila memang Syahirsah turut maju, maka antara Sinwan dan Syahirsah yang berpeluang besar menduduki posisi bupati. Bagaimana dengan nama-nama lain seperti Ardian Faisal, Fathudin Abdi, Camelia Puji Astuti, Arzanil, Jasasila, dan Yazirman? Mereka sebenarnya bukan tidak memiliki kapasitas untuk menjadi bupati. Bahkan diantara nama-nama itu ada yang lebih lebih capable menjadi bupati. Namun untuk menjadi bupati, bukan hanya melihat apakah seseorang itu capable atau tidak, . Pemilihan bupati adalah ...

PENGHITUNGAN suara hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai peraih suara terbanyak. Pasangan ini memperoleh 53,15 persen dari suara sah.  Pesaingnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, memperoleh 46,85 persen. Bila tidak ada aral melintang Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang. Selamat datang pemimpin baru. Selamat kepada Jokowi-JK! Cita-cita dan harapan rakyat dititipkan ke pundakmu. Keputusan KPU tersebut juga mengakhiri polemik di masyarakat tentang siapa pemenang Pilpres, karena adanya perbedaan hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei. Hasil penghitungan yang dilakukan KPU harus menjadi rujukan terakhir. Setelah selesainya penghitungan itu, kini kembali kepada semua pihak untuk tetap menjaga dan mengedepankan kepentingan bangsa, menghormati apa pun keputusan yang dikeluarkan KPU. Y...

AWALNYA saya tertawa membaca berita di sebuah media online papan atas Tanah Air. Berita itu berisi reaksi Prabowo terhadap sejumlah wartawan yang ingin mewawancarainya bertepatan di hari pemungutan suara Pemilihan Presiden. Sejumlah wartawan nasional dan internasional siap-siap mewawancarainya. Namun tanpa disangka-sangka, dia memarahi sejumlah wartawan, diantaranya wartawan dari beritasatu, kompas, tempo, dan metro tv. Dia merasa media-media tersebut tidak mendukungnya. Katanya tidak fair, sadis, dan ocehan lainnya. Bahkan wawancara dengan metro tv tidak dilayaninya. Benarkah apa yang diungkapkan Prabowo? Bila melihat selama masa pemilihan presiden, mulai dari sebelum kampanye hingga pemilihan presiden, media-media di atas memang menunjukkan tidak berpihak kepada Prabowo. Media di Indonesia terpecah pada masa pemilihan presiden. Ada yang pro terhadap Prabowo dan ada juga yang pro terhadap Jokowi, serta ada yang memilih netral. Ada media yang habis-habisan mendukung calon preside...

DISKUSI singkat dengan seorang teman kemarin sore (11/6/2014) mengingatkanku tentang pelajaran berharga yang saya dapatkan beberapa tahun lalu. Pelajaran itu adalah pengetahuan kehidupan. Salah satu pokok bahasannya tentang ajaran 6 agama besar yang dianut bangsa Indonesia.   ilustrasi Diskusi yang sebenarnya cukup singkat terkait aktivitas politik di era kampanye Pilpres 2014. Kita berbicara mulai dari pendukung calon hingga calon itu sendiri. Satu poin penting yang jadi sorotan adalah maraknya fitnah terhadap calon presiden.   "Kalau di kami umat Islam, fitnah itu sangat berat hukumannya. Orang yang melakukan fitnah harus meminta maaf langsung kepada orang yang difitnahnya bila ingin dosanya diampuni Allah," kata teman itu. Pelaku fitnah juga harus meminta maaf kepada orang2 yang terlanjur percaya atas fitnah yang telah disebarnya. Ya, ini sudah pernah saya pelajari dan teman ini kembali mengingatkan saya. Soal fitnah ini, sebenanrnya bukan hanya dilarang dalam...

KELUARGA korban penghilangan paksa dan penculikan para aktivis di kerusuhan 1998 merasa sakit hati dan dibuka kembali luka lamanya terkait pernyataan mantan Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto yang menyatakan tak terlibat dalam kasus tersebut. Menurut para keluarga korban, Prabowo melepas tanggung jawab lantaran ingin maju kembali dalam pemilu presiden pada 2014. Prabowo Subianto. foto:kompas.com Paian Siahaan, orangtua dari Ucok Munandar Siahaan, korban penghilangan paksa dan penculikan aktivis pada 1998, mengatakan, indikasi terlibatnya Prabowo dalam operasi itu sangat kuat. Pasalnya, Prabowo merupakan komandan yang bertanggung jawab atas operasi yang dilakukan oleh Tim Mawar pada 1998. Paian melanjutkan, sepengetahuannya Prabowo tak pernah hadir saat dipanggil oleh Komnas HAM dan DPR. Kalau memang benar tak terlibat, kata Paian, seharusnya Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu memenuhi panggilan Komnas HAM dan DPR untuk memberi penjelasan secara rinci mengenai ...

SEORANG teman menulis status di akun facebooknya, media sekarang sudah tidak tepat lagi dikatakan sebagai pilar demokrasi keempat. Media sudah berpihak ke capres tertentu. Harusnya media jadi alat menyampaikan fakta. Media tidak bisa dipercaya lagi. Media sudah dibayar untuk pencitraan. Bagi saya pribadi, status di akun facebooknya itu cukup menarik sekaligus menggelitik. Mengapa demikian? Setelah saya baca beberapa link yang disebarnya melalui jejaring sosial, ternyata yang di-share merupakan link dari sejumlah media elektronik atau portal. Ada dari kompas.com, tribunnews.com, detik.com, dan portal milik media massa besar lainnya. Saya tersenyum. Ternyata link berita yang di-share-nya itu hanya link berita yang positif tentang capres jagoannya dan link berita berbau negatif dari rival capresnya. Saya tahu bahwa beliau merupakan seorang kader partai, dan menjadi tim sukses seorang capres juga, yang dikampanyekannya lewat facebook. Saya menyadari, bahwa di era digital saat ini, me...

DUA orang sahabat diskusi berdebat panjang tentang dua sosok calon presiden yang bakal bertarung di Pilpres 2014: Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto (Prabowo). Satu orang pro Jokowi dan satu lagi pro Prabowo. Mereka sahabat lama yang memang telah sering diskusi dengan masalah sosial dan politik. Perdebatannya panjang lebar dan bahkan terlalu melebar. Masing-masing mengagungkan kehebatan idolanya, dan tentu saja tak lupa melakukan serangan dengan mengungkap sejumlah kelemahan lawannya. Mereka menggunakan referensi pemberitaan di media massa dan dibumbui desas-desus alias gosip. Pendukung Jokowi menyebut yang pantas memimpin Indonesia saat ini adalah Jokowi. Ia mengemukakan banyak alasan, diantaranya kemampuan Jokowi merelokasi ribuan warga yang telah mendiami sejumlah bantaran sungai di Jakarta ke rumah susun yang layak huni. Dia melakukan revitalisasi sejumlah waduk. Tak hanya itu, ia juga menyebut selama menjadi Wali Kota Solo, Jokowi telah mampu membangun pasar tradiso...

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, Prabowo Subianto, yang kini menjadi bakal calon presiden untuk pilpres pada 9 Juli mendatang, merupakan seorang saksi pelaku pelanggaran HAM yang pernah dipanggil Komnas HAM.  foto: tribunnews.com Prabowo ternyata tidak memenuhi panggilan itu, dan kasus terhadapnya masih dalam proses peradilan serta berkasnya sudah ada di kejaksaan. Hal itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Demikian dilansir Kompas.com, Jumat (23/5/2014). Pernyataan Natalius itu menanggapi laporan kantor berita Reuters yang dimuat Kompas.com sebelumnya, yang membandingkan Prabowo dengan Perdana Menteri India yang baru saja terpilih, Narendra Modi, terkait sikap AS.  Paman Sam selama ini menolak permohonan visa Modi, sebagaimana juga permohonan Prabowo, karena keduanya diduga terlibat pembunuhan massal.  Modi dituduh terkait dengan kerusuhan berbau agama di negara bagian asalnya di Gujarat pada 2002, tempat lebih d...

AKHIR-akhir ini sebagian gerakan mahasiswa secara nyata-nyata menunjukkan ketidaknetralannya. Gerakan mahasiswa, utamanya yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), lebih condong untuk mendukung kepentingan partai politik (parpol) tertentu. Ini bisa dilihat dari aksi sejumlah gerakan mahasiswa yang menolak kehadiran Joko Widodo di kampus ITB. Ada pula gerakan yang menolak Jokowi -panggilan Joko Widodo- menjadi calon presiden dengan alasan ia harus menuntaskan tugasnya memimpin DKI Jakarta hingga akhir periode. Di sisi lain, massa dari gerakan ini mengundang sesosok tokoh yang digadang-gadang jadi capres/cawapres ke kampus mengisi acara. Gerakan mahasiswa pada dasarnya adalah gerakan yang murni untuk mengangkat derajat bangsa, membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan mengingatkan pemimpin yang alpa. Gerakan mahasiswa ialah gerakan yang mengedepankan idealisme dan mengedepankan kepentingan umum. Namun fenomena gerakan mahasiswa di atas, telah menunjukkan penyimpangan...

FOTO:TRIBUNNEWS/DANY PERMANA MANTAN Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengaku pernah ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengamankan kasus bail out Bank Century. Hal itu disampaikan pengacara Anas, Handika Honggowongso. Selaku Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat ketika itu, Anas mengaku diminta mencegah agar Panitia Khusus (Pansus) Bank Century di DPR tidak mengarah ke SBY, baik secara hukum maupun politik. “Disampaikan (oleh Anas), jika saya (Anas) dipanggil SBY di Cikeas. Dalam pertemuan tersebut SBY memberi pengarahan ke saya (Anas) untuk mencegah supaya Pansus Century DPR tidak mengarah, baik secara hukum maupun politik ke SBY,” kata Handika saat dihubungi wartawan, Rabu (5/2/2014), menirukan pengakuan Anas. Menurut Handika, kliennya pernah diminta melobi fraksi partai lain untuk mengamankan SBY dan membangun opini di media massa jika SBY tidak terlibat. Terkait tugas tersebut, kata Handika, Anas diminta berkoordinasi dengan Wakil ...

MUAK. Itulah yang bisa diungkapkan melihat sebagian besar petinggi partai politik begitu mengharapkan kucuran dari saksi lewat APBN. Mereka begitu mengharapkan dana ratusan miliar rupiah untuk membiayai honor saksi di tempat pemungutan suara. Haruskah saksi dibiayai uang rakyat yang terkumpul di APBN? Hanya dua parpol yang dengan tegas menolak kucuran dana dari APBN untuk membiayai saksi partai politik. Tentu patut diacungi jempol untuk partai yang menolak ini, terlepas sedang memainkan intrik atau karena keteguhannya pada idealisme berpolitik. Memang, tidak sepantasnya uang rakyat digunakan untuk membiayai aktivitas partai politik, apalagi untuk dana saksi parpol. Bukankah parpol sudah memiliki kader di setiap daerah sehingga akhirnya lolos sebagai peserta pemilu 2014? Artinya, parpol bisa menggunakan kadernya untuk saksi. Jadi tidak perlu dana toh? Bila kader partai tidak mau menjadi saksi tanpa bayaran, ini artinya partai itu sudah sewajarnya melakukan intropeksi diri. Ini a...

MENJELANG pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, Joko Widodo, yang kini menjabat sebagai Gubernur Jakarta, semakin banyak mendapatkan serangan. Namun semakin diserang, pria yang akrab dipanggil Jokowi itu justru terlihat semakin mendapatkan dukungan dan simpatik dari masyarakat. Serangan terhadap Jokowi sudah sangat kentara saat maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki alias Ahok. Pasangan ini diterjang sejumlah isu negatif. Isu agama tidak lepas dari pasangan ini. Bahkan Rhoma Irama pun turut menyampaikan serangan berdalih isu agama. Hasilnya? Joko Widodo akhirnya keluar sebagai pemenang. Ia menduduki kursi DKI 1. Serangan belum juga redup setelah kursi itu diduduki. Isu agama, yang selama ini sangat mudah disulut di negeri yang katanya 'pancasilais' ini, kembali dikobarkan. Bisa dilihat dari penolakan kebijakan Jokowi-Ahok yang mengangkat sejumlah pegawai non muslim sebagai lurah dan camat. Paling santer disorot adalah pengangkatanLurah...

Pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya sekadar iseng memunculkan Rhoma Irama sebagai bakal calon presiden. Hal itu ia lontarkan karena Rhoma dianggapnya tak memiliki kemampuan berpolitik, terlebih kemampuan tata negara. Rhoma Irama (KOMPAS/RODERICK ADRIAN  "PKB iseng (usung Rhoma), seakan-akan PKB tidak punya kerjaan," kata Arbi di Jakarta, Sabtu (14/12/2013). Menurut Arbi, publik lebih dapat menerima ketika PKB menggulirkan wacana mengusung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD atau tokoh senior Golkar Jusuf Kalla sebagai calon presiden. Kapabilitas dua tokoh tersebut dianggap Arbi jauh melebihi seorang Rhoma Irama. Lebih jauh, Arbi juga menyayangkan sikap PKB yang terus-menerus memunculkan wacana mengusung Rhoma karena semata-mata popularitasnya. Pasalnya, menjadi seorang pemimpin tak hanya sebatas populer, tetapi harus memiliki kemampuan memerintah yang baik. "Kemampuan (Rhoma) tidak lengkap, d...

NURUL Huda, bocah 8 tahun asal Desa Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, yang mengalami luka bakar awal November 2013, akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah hampir satu minggu menahan sakit, Sabtu (10/11/2013).  Namun sebelum meninggal di RS Raden Mattaher Jambi, sejumlah politisi yang menduduki jabatan strategis menjenguknya di rumah sakit.  Mereka yang mengunjungi antara lain Ketua DPD Partai Demokrat Jambi yang saat ini menjabat Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus. Ada pula politisi Partai Golkar yang baru saja dilantik menjadi Wali Kota Jambi, Syarif Fasha.  Tak mau ketinggalan, politisi Partai Amanat Nasional, yang juga Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola, juga turut datang menjenguknya. Para politisi itu bilang turut prihatin, dan memberi bantuan kepada Nurul Huda.  Kelihatan sungguh mulia sikap yang ditunjukkan politisi ini. Namun mengingat kini tahun politik, menjadi muncul 'kecurigaan' bahwa yang mereka lakukan bukan karena dorongan hati. Muncul ke...