Ketika Elit Menikam Kedaulatan Rakyat

SISTEM penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi topik hangat usai hasil pemilihan presiden disahkan. Satu kelompok di DPR menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat seperti zaman orde baru, dan satu kelompok lagi menginginkan tetap dipilih rakyat, seperti yang dilakukan satu dekade terakhir.

Dasar dari kelompok yang ingin kembali ke zaman orde baru itu adalah melihat fakta banyaknya kepala daerah hasil pilkada langsung (dipilih rakyat) yang terbelit kasus hukum. Selain itu maraknya politik uang menjelang pemilihan, dan pemborosan uang negara karena banyaknya penyelenggaraan pilkada.

Apa yang diungkapkan kelompok ini memang fakta yang tidak terbantahkan. Memang benar kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat banyak yang masuk penjara. Namun pantaskah bila yang jadi pembandingnya adalah pada masa KPK belum baru terbentuk atau saat KPK tidak ada seperti di zaman orde baru?

Rasanya tidak adil membandingkan dua masa yang bertolak belakang itu. Ada upaya membentuk opini bahwa pilihan DPRD (elit politi) lebih berkualitas daripada pilihan rakyat. Inilah bentuk nyata kegamangan dan kesombongan yang sedang dipertontonkan oleh elit politik di negeri ini. Sehingga, jangan heran bila rakyat makin membenci elit-elit seperti ini.

Terkait politik uang, yang disebut-sebut marak karena harus menyogok rakyat, lagi-lagi elit sedang menunjukkan kesombongannya, dan cenderung merendahkan martabat rakyat di negara sendiri. Rakyat biasa dianggap sebagai sosok yang suka dan mudah disogok dengan nominal tertentu. Inikah hadiah yang setimpah untuk rakyat yang sudah memilih mereka menjadi anggota DPR?

Dewan seperti percaya bahwa rakyat sudah pintar. Apa dewan tidak pernah mendengar adanya caleg yang stres karena sudah menyebar uang namun tidak terpilih juga? Mengapa tidak terpilih? Bukankah itu karena rakyat kita sudah pintar? Lagi-lagi rakyat selalu disalahkan, padahal penawaran uang itu datang dari elit, rakyat hanya menikmati sebuah kesempatan kecil untut menikmati sebungkus rokok.

Harus disadari, pemilihan melalui DPRD juga tidak menjamin tidak akan ada politik uang. Kuatnya posisi DPRD akan membuat calon kepala daerah, bila pemilihan di tangan DPRD, harus menyiapkan uang banyak supaya mau dipilih elit tersebut. Tidak perlu munafik, nilai satu suara akan sampai pada nominal miliaran rupiah. Siapa yang menikmati? lagi-lagi elit politik.

Meminjam istilah Ahok, kepala daerah pilihan DPRD nantinya akan menjadi sapi perah anggota dewan. Betapa tidak, bila kemauan DPRD tidak dituruti, kapala daerah akan diberhentikan di tengah jalan. Inilah bentuk nyata elit yang sedang menikam kedaulatan rakyat. Elit politik ingin merebut kedaulatan dari rakyat. Elit kita belum rela rakyat yang berkuasa. Hmmm... penjajahan kah?

Terkait pemborosan anggaran, model pemilihan kepala deerah bisa saja diubah dengan melakukan Pilkada serempak. Ini akan memangkas anggaran yang sangat besar. Bukankah Pilkada seremtak ini solusi yang cukup bagus untuk efisiensi anggaran tanpa harus merebut kekuasaan dari rakyat?

Menarik untuk melihat hasil jajak pendapat yang dilakukan KOMPAS baru-baru ini. KOMPAS melansir, publik memandang pemilu melalui DPRD bukan merupakan solusi jitu membersihkan pilkada dari politik uang.

Dua pertiga responden tidak yakin pemilihan kepala daerah yang dilakukan di tingkat DPRD akan mengurangi politik uang. Oligarki politik justru dapat lahir dari sistem barter uang dengan kekuasaan. Artinya, publik menganggap sistem pilkada mana pun tetap membuka peluang terjadinya politik uang. (*)