Prabowo, Kebebasan Pers, dan Netralitas Media
AWALNYA saya tertawa membaca berita di sebuah media online papan atas Tanah Air. Berita itu berisi reaksi Prabowo terhadap sejumlah wartawan yang ingin mewawancarainya bertepatan di hari pemungutan suara Pemilihan Presiden. Sejumlah wartawan nasional dan internasional siap-siap mewawancarainya.
Namun tanpa disangka-sangka, dia memarahi sejumlah wartawan, diantaranya wartawan dari beritasatu, kompas, tempo, dan metro tv. Dia merasa media-media tersebut tidak mendukungnya. Katanya tidak fair, sadis, dan ocehan lainnya. Bahkan wawancara dengan metro tv tidak dilayaninya.
Benarkah apa yang diungkapkan Prabowo? Bila melihat selama masa pemilihan presiden, mulai dari sebelum kampanye hingga pemilihan presiden, media-media di atas memang menunjukkan tidak berpihak kepada Prabowo. Media di Indonesia terpecah pada masa pemilihan presiden.
Ada yang pro terhadap Prabowo dan ada juga yang pro terhadap Jokowi, serta ada yang memilih netral. Ada media yang habis-habisan mendukung calon presiden, ada yang mendukung cuma sekedarnya saja. Pada dasarnya, media harus berada pada jalur yang netral, tidak berpihak terhadap calon presiden.
Media harus tetap berada di tengah, memberikan informasi faktual tentang semua kandidat, data akurat, dan tentu saja berimbang. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang pers. Namun sebagaimana telah sama-sama kita cermati, ada media yang mati-matian mendukung satu pasangan, dan di sisi lain menghajar calon satu lagi.
Pada konteks di atas, Prabowo sewajarnya tidak perlu memberi perlawanan terhadap media yang tidak pro terhadapnya. Mengapa? Sebab bila dirinya menginginkan pers supaya netral, toh ada juga media yang secara terang-terangan mendukungnya, memuat beritanya yang positif dari pagi hingga ketemu pagi lagi. Media itu bukan cuma satu, tapi banyak.
Di sinilah letak pentingnya bagaimana memandang sikap Prabowo terhadap media massa. Melihat pada kondisi di atas, muncul kekhawatiran, bahwa apabila Prabowo terpilih menjadi presiden, potensi untuk 'mendidik' media-media yang tidak berpihak terhadapnya sangat besar. Dia sudah mempertontonkannya tanpa dia sadari.
Sebagai tokoh bangsa, Prabowo sudah semestinya menempatkan semua pers sama rata, tanpa harus membeda-bedakan mana yang berpihak terhadapnya dan mana yang tidak berpihak. Berita yang negatif terhadapnya harus dipandang sebagai kritik, sebab dalam demokrasi dibutuhkan kritik untuk membuat langkah lebih maju dan tidak jatuh dalam lubang yang sama. (*)
Namun tanpa disangka-sangka, dia memarahi sejumlah wartawan, diantaranya wartawan dari beritasatu, kompas, tempo, dan metro tv. Dia merasa media-media tersebut tidak mendukungnya. Katanya tidak fair, sadis, dan ocehan lainnya. Bahkan wawancara dengan metro tv tidak dilayaninya.
Benarkah apa yang diungkapkan Prabowo? Bila melihat selama masa pemilihan presiden, mulai dari sebelum kampanye hingga pemilihan presiden, media-media di atas memang menunjukkan tidak berpihak kepada Prabowo. Media di Indonesia terpecah pada masa pemilihan presiden.
Ada yang pro terhadap Prabowo dan ada juga yang pro terhadap Jokowi, serta ada yang memilih netral. Ada media yang habis-habisan mendukung calon presiden, ada yang mendukung cuma sekedarnya saja. Pada dasarnya, media harus berada pada jalur yang netral, tidak berpihak terhadap calon presiden.
Media harus tetap berada di tengah, memberikan informasi faktual tentang semua kandidat, data akurat, dan tentu saja berimbang. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang pers. Namun sebagaimana telah sama-sama kita cermati, ada media yang mati-matian mendukung satu pasangan, dan di sisi lain menghajar calon satu lagi.
Pada konteks di atas, Prabowo sewajarnya tidak perlu memberi perlawanan terhadap media yang tidak pro terhadapnya. Mengapa? Sebab bila dirinya menginginkan pers supaya netral, toh ada juga media yang secara terang-terangan mendukungnya, memuat beritanya yang positif dari pagi hingga ketemu pagi lagi. Media itu bukan cuma satu, tapi banyak.
Di sinilah letak pentingnya bagaimana memandang sikap Prabowo terhadap media massa. Melihat pada kondisi di atas, muncul kekhawatiran, bahwa apabila Prabowo terpilih menjadi presiden, potensi untuk 'mendidik' media-media yang tidak berpihak terhadapnya sangat besar. Dia sudah mempertontonkannya tanpa dia sadari.
Sebagai tokoh bangsa, Prabowo sudah semestinya menempatkan semua pers sama rata, tanpa harus membeda-bedakan mana yang berpihak terhadapnya dan mana yang tidak berpihak. Berita yang negatif terhadapnya harus dipandang sebagai kritik, sebab dalam demokrasi dibutuhkan kritik untuk membuat langkah lebih maju dan tidak jatuh dalam lubang yang sama. (*)
Komentar
Posting Komentar