Kami Tidak Akan Lupa Partai Penjajah Suara Rakyat

sesaat setelah voting. (antarafoto)

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan kado yang cukup pahit di akhir masa jabatannya. Dia sempat memberikan harapan kepada masyarakat dengan menyebut mendukung pemilihan kepala derah dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Namun pada akhirnya, dia memberi arahan kepada kader partainya di DPR RI, agar walk out. Aksi ini membuat kubu yang pro Pilkada langsung akhirnya keok dari gerombolan yang menginginkan Pilkada berada di tangan DPRD. Tragis. Padahal SBY sudah sampai mengumbar pernyataannya di youtube.

Inilah babak kemunduran demokrasi di Indonesia. Sekelompok orang yang mengaku wakil rakyat, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, begitu ngototnya memperjuangkan pemilihan kepala derah di tangan anggota DPRD. Salah satu kado era reformasi berupa bergulirnya Pilkada langsung akhirnya hangus pada voting yang berlangsung hingga dini hari itu, Jumat (26/9). Selamat tinggal rakyat, selamat datang elit!

Opini yang disampaikan oleh Koalisi Merah Putih bahwa Pilkada langsung yang sudah berjalan satu dekade terakhir ini memiliki banyak kelemahan memang betul. Tidak bisa ditampik bahwa Pilkada langsung telah membuat terjadinya politik uang, yakni menyuap rakyat agar memilih calon tertentu. Namun siapa juga yang akan jamin, bila pemilihan di tangan dewan, anggota dewan itu tidak akan disuap oleh calon kepala derah?

Ini sama saja dengan mengkambinghitamkan masyarakat. Mereka yang mengaku wakil rakyat itu telah menganggap bahwa rakyat kita telah terlalu bodoh, sehingga mau saja disogok. Apakah demikian memang faktanya? Berapa banyak rakyat yang disogok agar memberi suaranya kepada calon tertentu? Saya sendiri belum pernah disogok oleh calon kepala derah, dan juga belum pernah minta disogok oleh mereka.

Bisa disimpulkan, bahwa keinginan menjadikan pemilih kepala daerah di tangan DPRD hanyalah keinginan dari elit politik sendiri, terutama keinginan dari mereka-mereka yang tergabung di dalam KMP. Mereka ini yang telah mengambil kemerdekaan rakyat untuk memilih calon pemimpinnya. Mereka ini telah merampas hak politik rakyat. Sungguh ironis, gara-gara 256 orang yang gabung di KMP itu, akhirnya rakyat tidak bisa bersuara lagi.

Sejumlah opini lain tentang dampak negatif dari pelaksanaan Pilkada langsung juga diungkapkan oleh KMP, dan menjadi dasar mereka menyatakan menolak pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Namun apa harus serta merta mencabut kekuasaan dan hak rakyat untuk memilih sendiri calon yang dikehendakinya?

Ibarat seorang yang sakit pada bagian tangannya, apakah supaya sembuh dengan serta merta memotong tangannya itu? Bagaimana bila kepalanya yang sakit, misalkan demam? apakah kepalanya harus dipotong? Ini hanya sebuah analogi. Yang jelas, ketika memang dirasa bahwa pilkada langsung masih memiliki kekurangan disana-sini, seharusnya yang dilakukan adalah perbaikan, bukan malah menghentikannya.

Rakyat kita sudah pintar. Sekali lagi, sudah pintar. Sudah tentu tidak akan lupa siapa-siapa saja yang telah ngogot merebut haknya, yang telah menjajah kemerdekaannya memilih pemimpin sendiri. Saya sungguh yakin, rakyat kita yang sudah cerdas ini, kelak tidak akan mau lagi memilih dari partai yang telah berjuang merebut kedaulatan rakyat itu. Selamat tinggal PKS, GERINDRA, PPP, PAN, DEMOKRAT, dan GOLKAR. Kami lelah melihat tingkah laku kalian. (*)