JAMBI LIFE

DUA orang sahabat diskusi berdebat panjang tentang dua sosok calon presiden yang bakal bertarung di Pilpres 2014: Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto (Prabowo). Satu orang pro Jokowi dan satu lagi pro Prabowo. Mereka sahabat lama yang memang telah sering diskusi dengan masalah sosial dan politik. Perdebatannya panjang lebar dan bahkan terlalu melebar. Masing-masing mengagungkan kehebatan idolanya, dan tentu saja tak lupa melakukan serangan dengan mengungkap sejumlah kelemahan lawannya. Mereka menggunakan referensi pemberitaan di media massa dan dibumbui desas-desus alias gosip. Pendukung Jokowi menyebut yang pantas memimpin Indonesia saat ini adalah Jokowi. Ia mengemukakan banyak alasan, diantaranya kemampuan Jokowi merelokasi ribuan warga yang telah mendiami sejumlah bantaran sungai di Jakarta ke rumah susun yang layak huni. Dia melakukan revitalisasi sejumlah waduk. Tak hanya itu, ia juga menyebut selama menjadi Wali Kota Solo, Jokowi telah mampu membangun pasar tradiso...

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, Prabowo Subianto, yang kini menjadi bakal calon presiden untuk pilpres pada 9 Juli mendatang, merupakan seorang saksi pelaku pelanggaran HAM yang pernah dipanggil Komnas HAM.  foto: tribunnews.com Prabowo ternyata tidak memenuhi panggilan itu, dan kasus terhadapnya masih dalam proses peradilan serta berkasnya sudah ada di kejaksaan. Hal itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Demikian dilansir Kompas.com, Jumat (23/5/2014). Pernyataan Natalius itu menanggapi laporan kantor berita Reuters yang dimuat Kompas.com sebelumnya, yang membandingkan Prabowo dengan Perdana Menteri India yang baru saja terpilih, Narendra Modi, terkait sikap AS.  Paman Sam selama ini menolak permohonan visa Modi, sebagaimana juga permohonan Prabowo, karena keduanya diduga terlibat pembunuhan massal.  Modi dituduh terkait dengan kerusuhan berbau agama di negara bagian asalnya di Gujarat pada 2002, tempat lebih d...

PRAKTIK prostistusi berkedok panti pijat cukup marak di Kota Jambi. Namun pemerintah daerah seperti tutup mata terkait persoalan sosial ini. Bisnis haram ini pun jadi seperti legal sebab ada izin dari pemerintah. Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kota Jambi, panti pijat yang memiliki ijin hingga Maret 2014 hanya 14 usaha. Sementara berdasarkan penelusuran Tribun, jumlah panti pijit sudah lebih dari 30 usaha, dominan di Jelutung, Jambi Timur, dan Jambi Selatan. ilustrasi BPM-PPT Kota Jambi mengklaim bahwa sampai sejauh ini izin panti pijat yang mereka keluarkan digunakan sebagaimana mestinya oleh pengusahanya. "Kami hanya mengeluarkan ijin, sejauh ini belum pernah ada laporan (penyalahgunaan izin)," kata Nurbaya, Kabid Monitoring Evalusi dan Pelaporan BPM-PPT. Penelusuran Tribun, sebagian besar panti pijat di Kota Jambi menyediakan layanan prostitusi. Praktik seperti ini umum disebut pijat plus-plus. Dari tiga panti ...

AKHIR-akhir ini sebagian gerakan mahasiswa secara nyata-nyata menunjukkan ketidaknetralannya. Gerakan mahasiswa, utamanya yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), lebih condong untuk mendukung kepentingan partai politik (parpol) tertentu. Ini bisa dilihat dari aksi sejumlah gerakan mahasiswa yang menolak kehadiran Joko Widodo di kampus ITB. Ada pula gerakan yang menolak Jokowi -panggilan Joko Widodo- menjadi calon presiden dengan alasan ia harus menuntaskan tugasnya memimpin DKI Jakarta hingga akhir periode. Di sisi lain, massa dari gerakan ini mengundang sesosok tokoh yang digadang-gadang jadi capres/cawapres ke kampus mengisi acara. Gerakan mahasiswa pada dasarnya adalah gerakan yang murni untuk mengangkat derajat bangsa, membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan mengingatkan pemimpin yang alpa. Gerakan mahasiswa ialah gerakan yang mengedepankan idealisme dan mengedepankan kepentingan umum. Namun fenomena gerakan mahasiswa di atas, telah menunjukkan penyimpangan...

FOTO:TRIBUNNEWS/DANY PERMANA MANTAN Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengaku pernah ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengamankan kasus bail out Bank Century. Hal itu disampaikan pengacara Anas, Handika Honggowongso. Selaku Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat ketika itu, Anas mengaku diminta mencegah agar Panitia Khusus (Pansus) Bank Century di DPR tidak mengarah ke SBY, baik secara hukum maupun politik. “Disampaikan (oleh Anas), jika saya (Anas) dipanggil SBY di Cikeas. Dalam pertemuan tersebut SBY memberi pengarahan ke saya (Anas) untuk mencegah supaya Pansus Century DPR tidak mengarah, baik secara hukum maupun politik ke SBY,” kata Handika saat dihubungi wartawan, Rabu (5/2/2014), menirukan pengakuan Anas. Menurut Handika, kliennya pernah diminta melobi fraksi partai lain untuk mengamankan SBY dan membangun opini di media massa jika SBY tidak terlibat. Terkait tugas tersebut, kata Handika, Anas diminta berkoordinasi dengan Wakil ...

MUAK. Itulah yang bisa diungkapkan melihat sebagian besar petinggi partai politik begitu mengharapkan kucuran dari saksi lewat APBN. Mereka begitu mengharapkan dana ratusan miliar rupiah untuk membiayai honor saksi di tempat pemungutan suara. Haruskah saksi dibiayai uang rakyat yang terkumpul di APBN? Hanya dua parpol yang dengan tegas menolak kucuran dana dari APBN untuk membiayai saksi partai politik. Tentu patut diacungi jempol untuk partai yang menolak ini, terlepas sedang memainkan intrik atau karena keteguhannya pada idealisme berpolitik. Memang, tidak sepantasnya uang rakyat digunakan untuk membiayai aktivitas partai politik, apalagi untuk dana saksi parpol. Bukankah parpol sudah memiliki kader di setiap daerah sehingga akhirnya lolos sebagai peserta pemilu 2014? Artinya, parpol bisa menggunakan kadernya untuk saksi. Jadi tidak perlu dana toh? Bila kader partai tidak mau menjadi saksi tanpa bayaran, ini artinya partai itu sudah sewajarnya melakukan intropeksi diri. Ini a...

MENJELANG pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, Joko Widodo, yang kini menjabat sebagai Gubernur Jakarta, semakin banyak mendapatkan serangan. Namun semakin diserang, pria yang akrab dipanggil Jokowi itu justru terlihat semakin mendapatkan dukungan dan simpatik dari masyarakat. Serangan terhadap Jokowi sudah sangat kentara saat maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki alias Ahok. Pasangan ini diterjang sejumlah isu negatif. Isu agama tidak lepas dari pasangan ini. Bahkan Rhoma Irama pun turut menyampaikan serangan berdalih isu agama. Hasilnya? Joko Widodo akhirnya keluar sebagai pemenang. Ia menduduki kursi DKI 1. Serangan belum juga redup setelah kursi itu diduduki. Isu agama, yang selama ini sangat mudah disulut di negeri yang katanya 'pancasilais' ini, kembali dikobarkan. Bisa dilihat dari penolakan kebijakan Jokowi-Ahok yang mengangkat sejumlah pegawai non muslim sebagai lurah dan camat. Paling santer disorot adalah pengangkatanLurah...