Pemerintah dan Pengusaha Berperan Besar Mewujudkan Generasi Bangsa Yang Unggul

PENDIDIKAN merupakan modal penting untuk meraih kesuksesan. Pendidikan adalah bekal, sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin banyak bekalnya untuk bisa meraih kesuksesan di masa depan. Pemerintah Indonesia pun menyadari ini, sehingga setiap tahun mengalokasikan setidaknya 20 persen dari APBN maupun APBD membangun sektor pendidikan.

Sudah satu dekade negara kita menerapkan penggelontoran anggaran minimal 20 persen untuk sektor pendidikan. Namun harus kita akui, hingga kini kebijakan itu belum mampu untuk membuat generasi muda bangsa ini seluruhnya bisa mendapatkan pendidikan bermutu dengan mudah.

Hal ini tercermin dalam buku Potret Pendidikan Indonesia, yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Katalog BPS nomor 4301008 itu mengangkat statistik pendidikan Indonesia 2019.

Berdasarkan data-data statistik dalam buku Potret Pendidikan Indonesia ini, terungkap adanya korelasi antara masalah ekonomi keluarga dengan angka tingkat pendidikan warga negara. Semakin bagus perekonomian suatu keluarga, semakin bagus juga tingkat pendidikan yang dienyam oleh anggota keluarganya.

Separuh dari penduduk pada kelompok dengan pengeluaran teratas bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Tapi pada kelompok masyarakat pengeluaran terendah, hanya delapan persen yang mampu mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Data dalam statistik ini juga menunjukkan dari angkatan kerja di Indonesia yang mencapai 131 juta jiwa, sebanyak 58 persen merupakan lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Secara umum dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat angkatan kerja lulusan SD dan SMP yang bekerja di sektor formal, umumnya berperan sebagai pekerja level bawah.

Berdasarkan data di atas kita melihat bahwa masih belum mudahnya bagi segenap lapisan masyarakat untuk menjangkau pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks ini, pendidikan berkualitas yang dimaksud baru pada satu aspek, yaitu pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

Memang untuk mewujudkan segenap lapisan masyarakat mudah menjangkau perguruan tinggi bukan perkara mudah. Faktor ekonomi juga bukan satu-satunya yang menyebabkan seseorang tidak lanjut ke perguruan tinggi. Banyak faktor lainnya, termasuk kemalasan untuk belajar lagi di pendidikan formal.

Memang, sudah ada beberapa terobosan yang sebenarnya dilakukan pemerintah dan juga untuk membuat makin mudah mengakses perguruan tinggi. Misalnya dengan memberikan beasiswa kepada kalangan yang kurang mampu. Para pengusaha, termasuk yang tergabung dalam Kadin Indonesia melalui perusahaannya sudah turut andil dalam hal pemberian beasiswa ini. Namun harus diakui bahwa jumlahnya masih terbatas.

Dibutuhkan inovasi dan kerja sama dari semua pihak dalam menciptakan kemudahan untuk mengakses pendidikan tinggi ini. Pada sisi kebijakan, pemerintah dan pihak perguruan tinggi negeri, bisa membuat kebijakan-kebijakan yang membuat biaya pendidikan semakin terjangkau golongan ekonomi rendah.

Selain itu pemerintah juga bisa mendorong tumbuhnya perguruan tinggi yang tidak terpusat di ibukota provinsi saja, tapi juga di ibukota kabupaten. Pemerintah bisa menggandeng pihak swasta yang punya komitmen membangun sumber daya manusia Indonesia yang semakin unggul.

Program studi atau jurusan yang dihadirkan adalah yang bisa meningkatkan keunggulan komparatif di daerah tersebut. Tujuannya, agar lulusannya kelak bisa langsung menciptakan lapangan kerja atau bekerja di sektor yang akan meningkatkan keunggulan komparatif di daerahnya. Ini akan memancing minat generasi muda di daerah tersebut untuk menimba ilmu lebih tinggi lagi, di perguruan tinggi.

Terobosan lainnya adalah meningkatkan jumlah penerima beasiswa untuk kalangan masyarakat kurang mampu. Caranya dengan mengajak kerjasama para pihak, terutama perusahaan di sebuah daerah, agar mengarahkan perhatian, setidaknya mengarahkan alokasi dana corporate social responsibility perusaaan itu, untuk beasiswa masyarakat kurang mampu.

Tentu saja, untuk mencapai itu semua, peran pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Butuh adanya prinsip yang sama antara pusat dan daerah, yakni sama-sama ingin memajukan SDM Indonesia yang unggul, yang kompetitif, dan berdaya saing.

Selain itu peran pengusaha sangat dibutuhkan, supaya juga selaras dengan tujuan pembangunan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita. Pada konteks ini, Kadin Indonesia (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) miliki peran penting, untuk menggalang kekuatan para penguasa, bahu-membahu membantu pendidikan di Indonesia.

Banyak terobosan lainnya yang bisa dilaksanakan. Butuh urung rembuk antara pemerintah dan juga para pihak yang terkait untuk membahasnya, termasuk pengusaha yang tergabung dalam Kadin yang punya kepentingan besar juga untuk mendapatkan bantuan dari SDM yang berkualitas.  Semakin banyak generasi muda yang lulus dari perguruan tinggi, kita yakin Indonesia akan semakin baik lagi.

Apalagi, Indonesia akan menjadi negara dengan penduduk terbanyak keempat tahun 2020, seperti proyeksi dari Pew Research Center. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 proyeksinya sebanyak 274 juta jiwa, di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Artinya, Indonesia memiliki potensi besar jadi raksasa ekonomi dunia, namun itu akan tercapai lewat penciptaan SDM yang unggul. (suang sitanggang)